KUPANG, Flobamora-news.com –Korem 161/Wira Sakti memberikan pembekalan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan kepada Aparatur Sipil Negara ( ASN) Lingkup Perwakilan Kementerian Keuangan RI Prov NTT, Selasa (17/09/2019) di Aula Lt 6 Gedung Keuangan Negara Kupang.
Pembekalan ini dilaksanakan pada Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Perwakilan Kementerian Keuangan RI Prov NTT.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Danrem 161/Wira Sakti yang telah berkenan memenuhi undangan sebagai Narasumber pada kegiatan ini.
” Terima kasih dan apresiasi kami kepada Danrem 161/Wira Sakti yang telah memenuhi undangan kami sebagai Narasumber pada Acara Pembukaan Rapat Koordinasi ini guna mendukung misi Menteri Keuangan RI bahwa ASN sebagai Perekat Persatuan Bangsa ” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Prov NTT, bahwa untuk merealisasikan misi Menteri Keuangan RI tersebut, maka dipandang perlu Korem 161/Wira Sakti memberikan pencerahan tentang pentingnya Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh ASN Lingkup Perwakilan Kemenkeu RI Prov NTT.
” Materi Bela Negera dan Wawasan Kebangsaan dengan tema ASN sebagai Perekat Persatuan Bangsa, kami pandang sangat penting, karena selain tugas fungsi keuangan, kita semua juga sebagai perekat persatuan bangsa. Kita ingin mendapat pencerahan tentang hal ini, bukan saja di tingkat provinsi, akan tetapi juga ASN Lingkup Kementerian Keuangan RI di Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya koordinasi dengan 13 Kodim Jajaran Korem 161/Wira Sakti ” ungkapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
