Beranda Hukum & Kriminal Diduga Diancam dan Ditekan Oleh Kepala Desa Oeltua Soleman Bayar Adat

Diduga Diancam dan Ditekan Oleh Kepala Desa Oeltua Soleman Bayar Adat

1757
0

Foto:Uang yang dibayar ada di atas meja

KUPANG, Flobamora-news.com. – Walaupun kata- kata yang diucapkan oleh Soleman Amnahas warga Dusun 4 Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur diduga kuat tidak mengandung unsur pidana namun berbuntut Denda Adat berupa babi dan sejumlah uang. Besar kecilnya denda diputuskan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terkait.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Oeltua, Daniel Mnanel sebelum acara penyerahan uang sejumlah 2.750.000 dan 1 ekor babi diperkirakan seharga Rp.1.5 juta sebagai denda atas kata-kata yang diutarakan oleh Soleman Amnahas kepada Mateos Nakmofa, Simson Lopo, Yohanis Amnahas, di Kantor Aula Lurah.

“Penyerahan uang RP. 2.750.000 dan satu ekor babi (seharga Rp. 1.5jt) merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh adat dusun 3 dan pemerintah desa disaksikan oleh pihak berwajib serta antara kedua belah pihak yang bersengketa”, ungkap Daniel Mnael pada saat menyampaikan klarifikasi di Aula Desa Oeltua (14/6/19).

Saat ditanya terkait kata kata seperti apa dan apakah kata kata tersebut ada unsur pidananya sehingga diberlakukan Denda? Kata-kata yang diucapkan (Red. “LU DARI DUSUN SEBELAH KO DATANG BERHAK DIDUSUN KAMI”). Kata-kata ini menurut keterangan salah satu Anggota polisi yang hadir menegaskan bahwa tidak ada unsur pidananya.

Hal ini menimbulkan banyak tanya oleh teman teman wartawan dan juga masyarakat yang hadir. Apakah hukum adat boleh diberlakukan walau tidak ada unsur pidananya? kesepakatan yang telah dibuat bersama disaksikan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa tentunya telah melalui prosedur yang benar maka sebagai wartawan tugas kita ingin mengklarifikasi untuk kepentingan pemberitaan”sebut salah seorang wartawan, Josse.

Kepada warga dan awak media yang hadir Babinkamtibmas mengutarakan bahwa kata-kata tersebut tidak ada unsur pidananya namun ini adalah kesepakatan bersama jadi kehadiran kami hanya untuk menyaksikan.

Soleman Amnahas saat dikonfirmasi mengatakan bahwa terjadinya peristiwa ini bermula dari pada hari Sabtu tanggal 08/6/19 datanglah petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten tanpa didampingi pemerintah Desa setempat. Justru warga dari dusun 3 ikut melakukan pengukuran tanah di dusun 4. Sebagai orang yang sudah tinggal di daerah itu garis keturunan yang ke-7 tentunya paham betul sejarah tanah tersebut. Oleh karena itu ia (Soleman Amnahas) datang dan menegur mereka dengan mengatakan “Lu dari dusun sebelah kenapa datang berhak didusun kami”

“Alhasil Kata kata saya ini langsung disambut oleh anak dari Mateos Nakmofa dengan menendang pagar sambil berteriak ukur terus bila perlu bongkar semua rumah. Bahkan mereka mengacam saya dan keluarga. Setiap hari lewat depan rumah gas-gas motor sambil teriak-teriak” Kalau laki-laki Lu keluar”. Mereka tantang duel. Melihat situasi memanas Yohanes segera melapor kejadian ini ke pihak berwajib yakni Polsek Taebenu.

Herannya saat diproses Balai Desa justru dibalikkan fakta bahwa kata-kata ancaman itu dari mulut saya. “Sebagai masyarakat kecil kita tidak paham soal aturan hukum. Yang kita tahu adalah kalau situasi tidak kondusif maka kita harus kapur ke pihak berwajib yakni polisi setempat”, ujar Soleman.

“Terkait penyerahan denda, ungkap Soleman, pihaknya mendapat ancaman dan tekan dari Kepala Desa dan Kroni-kroni. ” Kalau tepat jam 12 Lu sonde antar uang dan babi satu Dalmas yang jemput”. Karena mendapat ancaman dan tekanan saya
ikhlas menerima keputusan tersebut karena takut”. Ujar Soleman

Hanya saja sangat disesalkan Yohanes Amnahas yang sebelum paling semangat usulkan denda tapi saat mau diserahkan malah meninggalkan Kantor Desa serta tidak muncul lagi batang hidungnya.

Dengan kejadian ini kami berharap agar pemerintah Kabupaten meninjau kembali hukum adat yang diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Kupang. sehingga keputusan denda adat benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tidak memberatkan masyarakat. Jangan sampai ada ketersinggungan sedikit semua diselesaikan melalui hukum Adat. Perlu dikaji juga keberadaan hukum adat yang memberatkan masyarakat adat”, tutur Soleman penuh harap.


Reporter: R E


Komentar