Bambang Pratama,SH : “Itu melanggar Peraturan Perundang-undangan
RIAU- Flobamora-news.com – Terkait kasus dugaan tindak pidana pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan pihak Sekolah melalui Komite serta diduga terorganisir, sebagaimana yang telah dipublikasikan para awak media Siber (Online) yang ada baik Lokal maupun Nasional. Selasa (18/06/2019) kemarin
Bambang Pratama, SH Plh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, yang di konfirmasi akan hal tersebut diatas via WhatsApp pribadi miliknya menuturkan. ” Kalau untuk satuan pendidikak dasar/usia 7-15 tahun (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) berdasarkan peraturan pembiayaanya ditanggung oleh negara, tidak boleh di pungut kepada peserta didik/wali murid. Pasal 31 ayat (2) UUD’ 45, pasal 11 ayat (2) uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tidak boleh ada pungutan sama sekali dalam bentuk apapun kecuali sumbangan.”
“Nah kalau untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, emang dibenarkan seperti yang terdapat pada pasal 51 ayat (5) huruf c PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, yang menyatakan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari “pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.” Kata Bambang
Lebih lanjut Bambang, menguraikan, tetapi tidak membiayai semuanya, hanya menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan, dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, seperti yang dimasud dalam pasal 48 huruf a PP nomor 48 tahun 2008.
Pungutan tersebut wajib memenuhi ketentuan :
a. Mengacu pada perencanaan investasi dan/atau operasi yg jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan yg mengacu pada standar nasional pendidikan.
b. Perencanaan investasi dan/atau operaai sebagaimana dimaksuf poin a diumumkan secara tranaparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
c. …
d….
e. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yg tidak mampu secara ekonomis.
f. Menerapkan sistem subsidi silang yg diatur sendiri oleh satuan pendidikan.
g. Digunakan sesuai dgn perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
h. Tidak dukaitkan dengan persyaratan akademis untuk penerimaan peserta didik baru, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
i…
j…
k…
l..
m..
Hal ini sesuai yg dinyatakan pada pasal 52 PP nomor 48 tahun 2008.
Bolehnya melakukan pungutan juga kemendikbud melalui surat edaran nomor 82954/A.A4/Hk/ 2017 tanhgal 22 Desember 2017. Tetapi harus dilakukan oleh sekolah, tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Karena komite sekolah hanya busa dalam bentuk bantuan dan sumbangan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016.” jelasnya
