Direktur Program Pascasarjana Undana yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Peneliti, Prof.Drs.Mangadas Lumban Gaol,M.Si,Ph.D, mengatakan Taman Nasional Komodo harus dikaji terus menerus.
“Taman Nasional Komodo memerlukan kajian penelitian terus-menerus mulai dari habitat, keadaan dan kesehatan komodo sendiri, ketersediaan pangan juga sumber daya alam dan ekosistem sekitar Taman Nasional Komodo. Kita juga melibatkan stakeholders yang hadir dalam rapat ini, sehingga hasil kajian penelitian bisa komprehensif dan dapat membuahkan kebijakan yang positif pada TNK,” jelas Mangadas.
“Komodo ini adalah kekayaan Nusa Tenggara Timur. Populasi komodo harus kita pertahankan. Kita harap nantinya kebijakan juga bisa diiplementasikan dalam menjaga keberadaan Taman Nasional Komodo ini”, tambah Mangadas.
Sementara itu, Kepala Balai KSDA NTT, Ir.Timbul Batubara,M.Si, juga mengatakan perlunya tata kelola dan konservasi sesuai konteks yang ada.
“Kita berharap tim peneliti Undana untuk melihat adanya tata-kelola dan konservasi yang harus dilakukan dengan menyesuaikan konteks yang ada pada TNK.”, ujar Timbul.
“Harus ada value yang universal. Kita juga akan mendukung untuk kajian penelitian bagi seluruh kawasan di Nusa Tenggara Timur”, tambahnya.
Adapun Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama NTT Dr.Lery Rupidara,M.Si, turut mengutarakan harapannya untuk penataan kembali Taman Nasional Komodo.
“Dengan adanya tim peneliti yang telah dibentuk dan juga adanya stakeholder yang saling memberikan dukungan maka perlu berproses bersama dan tetap berintegrasi. Kita ini daerah otonom, perlu ada kebijakan yang dimulai dari kontrol manajemen dan inovasi pada TNK yang lebih baik,” jelas Leri.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
