Beranda Hukum & Kriminal Hati-Hati ASN, Ada Pasal Keramat Dalam UU Pengawasan Pemilu

Hati-Hati ASN, Ada Pasal Keramat Dalam UU Pengawasan Pemilu

452
0

MALAKA, Flobamora-news.com –Aparatur Negeri Sipil (ASN) dilarang terlibat dalam kampanye atau melakukan hal yang menguntungkan salah satu calon. Larangan ini tertuang dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal ini merupakan pasal keramat, karena pelaku bisa dipidana.

Hal ini dijelaskan Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna, S.Pi
saat membawakan materi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malaka Jumat, (13/12/2019).

Menurut Jemris, Pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon karena akan berakibat fatal jika terbukti,” Jelas Jemris.

Lanjut dia, merujuk aturan yang sama, pasal 188 Undang-undang tersebut menjelaskan, tersangka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, dan bisa disertai denda maksimal Rp.6 juta. Larangan tersebut berlaku untuk pejabat publik seperti Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya dan termasuk tenaga kontrak daerah.

“Apartur Sipil Negara dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi, termasuk Kepala Desa, Aparat Desa dan, tenaga kontrak Daerah.” Ujarnya.

Dia menyarankan untuk Aparatur Sipil Negara dan lain sebagainya tidak boleh memakai atribut Aparatur Sipil Negara saat mengikuti kampanye. Dan dilarang ikut mengancungkan tangan ataupun beri jempol pada calon tertentu.

“Aparatur Sipil Negara boleh ikut mendengar kampanye program calon, tetapi dia dilarang untuk mengancungkan jempol atau jari lainnya sebagai simbol dukungan. Dilarang memakai atribut atau mengarahkan/atau menyiapkan fasilitas mobilisasi masyarakat untuk kampanye atau membagikan foto calon tertentu”, tutup Jemris.

 


Reporter: Herry Metak

 

 


Komentar