Beranda Pendidikan Klarifikasi Penetapan Cakades Jenilu Oleh DPMD Belu Terkesan Melecehkan Ilmu Pengetahuan

Klarifikasi Penetapan Cakades Jenilu Oleh DPMD Belu Terkesan Melecehkan Ilmu Pengetahuan

554
0

BELU, Flobamora-news.com – Klarifikasi persoalan Calon Kepala Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, Perbatasan RI-RDTL yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Belu di Kantor Desa Jenilu pada Selasa (2/9/2019) terkesan Melecehkan ilmu pengetahuan.

Pasalnya, Usai panitia penyelenggara mengakui ada kesalahan dalam penyusunan soal dan pemberian kunci jawaban, namun Panitia Penyelenggara tidak ingin untuk adakan perbaikan nilai yang telah dibuat pada ujian seleksi Cakades yang telah diadakan pada tanggal 20 Agustus 2019 silam dan mempertahankan bahwa kunci jawaban yang dibuat sudah benar dan sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Hal ini lantas membuat Cakades Robertus Elyakim L. Bau, yang merupakan penggugat, menjadi geram dan menuding Dinas PMD telah melecehkan ilmu pengetahuan.

Rapat Klarifikasi tersebut dihadiri oleh Kabid Pemerintah Desa Adrianus A. Mones selaku Panitia Kabupaten Penyelenggara Pilkades Serentak 2019, Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades Jenilu, Olfi Nenuk, dan Penggugat Robertus Bau. Rapat Tersebut dimoderatori oleh Camat Kakulukmesak Tarsisius Naisali dan dihadiri oleh puluhan pendukung dari si Penggugat.

Sesuai dengan agenda rapat, Penggugat meminta pihak DPMD Kabupaten Belu untuk menghadirkan Tim Ahli Penyusun Soal sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditepati Pihak DPMD dengan alasan tidak adanya penyusun soal di Kabupaten Belu.

Pada rapat tersebut, Penggugat menyampaikan argumentasi atas beberapa jawaban yang menurutnya benar dan disertai dengan sumber referensi seperti KBBI, EYD, dan beberapa catatan sejarah.

Selain itu, Penggugat juga menggugat beberapa kunci jawaban yang dibuat oleh DPMD dengan sumber yang tertulis yang dilampirkan pada gugatannya secara ilmiah.

Gugatan tertulis dari Pria yang akrab disapa Robi Bau ini menunjukan ada tujuh persoalan dalam penyusunan soal.

Ketujuh permasalahan tersebut antara lain: pertama, adanya jawaban yang salah dari sembilan soal dan belum dipertanggungjawabkan secara akademis.

Kedua, ada dua butir soal yang memiliki dua jawaban yang benar. Ketiga, ada satu spa yang tidak memiliki opsi jawaban yang benar.

Keempat, ada sembilan soal tes yang tidak diketik dan diedit secara baik. Kelima, adanya dua soal yang hangus dan dijadikan bonus pada saat proses pemeriksaan.

Keenam, opsi jawaban dari soal pilihan ganda tidak konsisten seperti dari nomer 1-30 memiliki opsi jawaban sampai E, sedangkan 31-50 memiliki opsi jawaban hanya sampai D saja. Ketujuh, soal-soal tes Ujian hampir semua diundur dari Internet.

Dari ketujuh permasalahan dalam soal-soal ujian tersebut, si Penggugat menyampaikan enam poin keberatannya.

Sebagai salah satu contoh, pada butir soal nomor 13. Dikutip dari soal ujian tes: mana yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah…
a. Selalu berjuang untuk kepentingan negara
b. Selalu menentang pada Negara penjajah
c. Rela berkorban untuk kepentingan negara
d. Selalu mengupayakan persatuan bangsa
e. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat
Jawaban yang benar menurut kunci jawaban panitia: B. Namun, jawaban opsi C merupakan jawaban yang paling tepat karena arti kata Patriotisme sendiri menurut KBBI adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran Tanah airnya; semangat cinta tanah air. Maka opsi C yakni Rela berkorban untuk kepentingan negara adalah jawaban yang tepat.

Menanggapi keberatan dari si Penggugat, Kabut Pemerintah Desa, Adrianus A. Mones menyampaikan bahwa benar soal-soal tersebut diundur dari Internet. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan tenaga, waktu, dan biaya dalam penyusunan soal tes kepada para calon kepala desa.

Mones sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah dengan melampirkan sumber dari jawaban yang telah mereka siapkan seperti yang dilakukan oleh Penggugat. Akan tetapi, Mones pun tidak mengakui kesalahannya dan tetap membenarkan kunci jawaban yang sudah mereka buat.

“Pak punya argumen dan pendapat sendiri. Kami penyusun pun punya argumen dan pendapat sendiri. Jadi bagi saya, kunci jawaban yang kami buat sudah benar,” elak Mones.

Menanggapi kembali apa yang disampaikan Mones, Robi Bau menegaskan bahwa ujian tes tertulis yang dilakukan panitia adalah ujian dengan metode akademis, bukan hanya sekedar menguji kepala desa. Karena itu, pertanggungjawaban moril terhadap ilmu pengetahuan pun dipertaruhkan.

“Kami tidak hanya sedang diuji untuk menjadi kepala desa saja, tapi kita sedang dituntut mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan. Lantas, dengan soal dan jawaban yang diberikan panitia, apakah yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami dengan jawaban itu? Kalau memang seperti itu, biarlah kami menyuruh anak-anak kami menjawab sesuai dengan kebenaran yang sudah dibuat DPMD,” kata Robi.

Pantauan media, keputusan akhir dari rapat tersebut adalah proses pilkades tetap dilanjutkan dengan alasan bahwa apa yang sudah menjadi keputusan panitia adalah sebuah kebenaran.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar