Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan NTT, drg. Maria Silalahi, menyampaikan perlunya akses pelayanan kesehatan bagi kaum disabilitas, juga kesehatan untuk ibu dan anak.
“Untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas maka diperlukan adaya pelayanan konseling, agar tercipta komunikasi yang terbuka. Apalagi soal kesehatan reproduksi, tentunya sangat tabu untuk dibicarakan bagi sebagian besar orang,” jelas Maria.
Maria juga menyebutkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2017 menyentuh angka 348.446 kasus. Hal tersebut terbagi dalam kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual.
“Tidak hanya itu, tingginya kematian bayi di NTT pada tahun 2018 mencapai 1.265 kasus. Ini juga membuktikan bahwa kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah besar. Saat ini juga sedang dijalankan program puskesmas ramah anak, agar memenuhi kriteria yang baik untuk pelayanan kesehatan anak. Contohnya saat ini, ada di Puskesmas Pasir Panjang, Kota Kupang,” tambah Maria.
Sedangkan Perwakilan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, Rini Rindawati mengatakan, sebaiknya kesehatan reprodusi diajarkan sejak dini pada penyandang disabilitas dan semua anak-anak. Bukan hanya untuk mencegah agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjaga agar mereka tidak menjadi pelaku kekerasan tersebut.
“Penyandang disabilitas juga sama dengan orang normal yang lain. Mereka juga mengalami perkembangan seksual, dorongan dan hasrat seksual. Kita perlu mengajarkan secara bijak, agar mereka juga mengetahui, sehingga mereka bisa mengontrol hasrat seksualnya,” jelas Rini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
