Hati-Hati ASN, Ada Pasal Keramat Dalam UU Pengawasan Pemilu

FlobamoraNews

MALAKA, Flobamora-news.com –Aparatur Negeri Sipil (ASN) dilarang terlibat dalam kampanye atau melakukan hal yang menguntungkan salah satu calon. Larangan ini tertuang dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal ini merupakan pasal keramat, karena pelaku bisa dipidana.

Hal ini dijelaskan Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna, S.Pi
saat membawakan materi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malaka Jumat, (13/12/2019).

Menurut Jemris, Pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon karena akan berakibat fatal jika terbukti,” Jelas Jemris.

Baca Juga :  Diduga Korupsi DD, Mantan Desa Niti, Dilaporkan Ke Kejari Belu

Lanjut dia, merujuk aturan yang sama, pasal 188 Undang-undang tersebut menjelaskan, tersangka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, dan bisa disertai denda maksimal Rp.6 juta. Larangan tersebut berlaku untuk pejabat publik seperti Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya dan termasuk tenaga kontrak daerah.

Tulisan ini berasal dari redaksi