Beranda Politik KPU Batalkan  PBB di 6 Kabupaten Sebagai Peserta Pemilu 2019 di NTT

KPU Batalkan  PBB di 6 Kabupaten Sebagai Peserta Pemilu 2019 di NTT

184
0

Kupang, flobamora-news.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, melalui keputusan Nomor 774/PL.01.6-Kpt/KPU/III/2019 tertanggal  21 Maret 2019 menetapkan pembatalan Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten /Kota  Tahun 2019.
Demikian dijelaskan Thomas Dohu, Ketua KPU NTT, saat menggelar Jumpa Pers dalam sela acara Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu 2019 KPU Provinsi NTT di T-More Hotel, hari ini Minggu 24 Maret 2019.

Demikian Thomas, adapun  Partai Politik  yang dikenai sanksi pembatalan   sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten /Kota  Tahun  2019 di Provinsi NTT yaitu:
Pertama, Partai  Gerakan  Perubahan  Indonesia (GARUDA)di Kabupaten Sabu Raijua.
Kedua, Partai Berkarya di kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai .
Ketiga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten  Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat.
Keempat, Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP) di Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Ngada.

Kelima, Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao,  Kabupaten  Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur.
Keenam, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Ngada.

Menurutnya, dasar pertimbangannya pembatalan ini yakni, Pertama, Partai politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota  tetapi tidak menyampaikan  Laporan Awal  Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggang waktu sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  pasal 334 ayat (2) Undang –undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
Kedua, Partai politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan  Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  dan  tidak  menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan  tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketiga, Partai  Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon  Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi  dan Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota  dan tidak  menyampaikan Laporan Awal  Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tanggal  waktu sebagaimana dimkasud dalam ketentuan  pasal 334 ayat (2) Undang—undang  Noomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lanjut Thomas, Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

“Sebagaimana dimaksud, tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum”, tutup Thomas. (Rns)

Komentar